Badan Pusat Statistik mencatat bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia mencapai sekitar Rp 12,8 juta per kapita sepanjang tahun 2025. Angka ini meningkat sekitar Rp 461 ribu dibanding tahun 2024 yang berada di kisaran Rp 12,3 juta. Sekilas terlihat positif, tetapi jika dikupas lebih dalam, angka ini justru menjadi cermin menarik tentang arah daya beli, ketimpangan ekonomi, dan bagaimana uang berputar di tangan masyarakat Indonesia.
Rp 12,8 juta per tahun berarti rata-rata setiap orang membelanjakan sekitar Rp 1,06 juta per bulan. Jumlah tersebut sudah mencakup seluruh kebutuhan pokok: makanan, transportasi, energi, komunikasi, serta pengeluaran rumah tangga lainnya. Namun, di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, angka ini terasa jauh dari cukup. Biaya hidup yang tinggi, sewa tempat tinggal yang mahal, dan harga kebutuhan yang terus meningkat membuat banyak warga kota justru merasa daya belinya stagnan meski ekonomi nasional tumbuh.
Di sisi lain, peningkatan pengeluaran ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia tetap bergairah. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga 2025 mencapai 5,04 persen secara tahunan, naik tipis dari 4,95 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor konsumsi rumah tangga menjadi motor utama dengan pertumbuhan 4,89 persen. Artinya, meski situasi global tidak menentu, roda ekonomi Indonesia masih ditopang oleh belanja masyarakatnya sendiri.
Namun, yang menarik bukan sekadar seberapa banyak uang dibelanjakan, melainkan di mana uang itu dibelanjakan. Di Jakarta Selatan, rata-rata pengeluaran per kapita bisa mencapai Rp 20,7 juta per tahun. Tapi di Papua, jumlahnya hanya sekitar Rp 11,3 juta. Jurang konsumsi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih belum sepenuhnya inklusif. Daerah kaya terus bergerak cepat, sementara wilayah tertinggal masih berjuang mengejar ketertinggalan infrastruktur dan akses ekonomi.
Kondisi ini juga mencerminkan perbedaan pola konsumsi. Warga perkotaan cenderung menghabiskan pengeluaran untuk barang dan jasa non-pangan seperti transportasi daring, internet, hiburan digital, dan makanan siap saji. Sedangkan di pedesaan, sebagian besar uang masih berputar di sektor pangan dan kebutuhan dasar. Akibatnya, setiap kenaikan harga bahan pokok langsung terasa di kantong masyarakat desa, sementara warga kota lebih sensitif terhadap biaya transportasi dan sewa.
Menariknya, pengeluaran yang meningkat tidak selalu berarti masyarakat hidup lebih nyaman. Sebagian besar kenaikan justru dipicu oleh inflasi dan biaya hidup yang makin mahal, bukan oleh peningkatan pendapatan. Harga beras, energi, dan bahan pokok terus naik selama dua tahun terakhir, mendorong masyarakat untuk menyesuaikan pengeluaran tanpa benar-benar meningkatkan kualitas hidup. Dengan kata lain, mereka memang membelanjakan lebih banyak, tetapi untuk hal yang sama.
Meski demikian, tidak semua kabar suram. Data ketenagakerjaan menunjukkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025. Ini menandakan bahwa lapangan kerja mulai terbuka kembali setelah periode perlambatan pascapandemi. Pertumbuhan sektor jasa, pariwisata, dan industri digital juga mulai mendorong perputaran uang di kalangan usia produktif. Generasi muda kini menjadi penggerak baru konsumsi nasional, terutama di sektor gaya hidup dan ekonomi kreatif.
Namun tantangannya masih besar. Pendapatan rata-rata masyarakat belum tumbuh secepat kenaikan harga barang. Banyak pekerja di sektor informal masih memiliki penghasilan tidak tetap, sementara di sisi lain, biaya kesehatan, pendidikan, dan transportasi semakin menekan anggaran rumah tangga. Ketimpangan pendapatan antarwilayah dan antarkelas sosial berpotensi menahan laju konsumsi jangka panjang.
Karena itu, fokus kebijakan ekonomi ke depan tidak cukup hanya mendorong angka pertumbuhan, tetapi juga memperluas distribusi daya beli. Pemerintah perlu memastikan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan hingga ke tingkat bawah. Peningkatan upah minimum yang realistis, pengendalian harga pangan, serta perluasan akses digital dan logistik di daerah terpencil menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan peta konsumsi nasional.
Pada akhirnya, angka Rp 12,8 juta per tahun bukan sekadar statistik, tetapi refleksi keseharian masyarakat Indonesia. Ia menggambarkan bagaimana uang berputar di berbagai lapisan sosial, bagaimana kota dan desa saling berjarak dalam kemampuan belanja, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang stabil belum tentu berarti hidup yang lebih sejahtera. Tantangan sesungguhnya bukan hanya meningkatkan pengeluaran, tapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat yang lebih besar bagi kualitas hidup rakyat.